Panen Cabai

Hampir seluruh masyarakat Indonesia suka dengan rasa pedas. Jadi tidak heran cabai begitu populer. Bahkan kebutuhan di tingkat rumah tangga akan cabai segar hampir 61%, sisanya untuk industri.

Data tersebut menunjukkan bagaimana kecenderungan masyarakat Indonesia senang mengkonsumsi cabai segar ketimbang yang sudah diolah. Karena itu gejolak harga cabai ikut mempengaruhi perekonomian nasional. Terlihat dari naiknya inflasi saat harga cabai meroket.
Kini harga cabai kembali bergejolak. Sejak beberapa tahun terakhir memang ‘si pedas’ ini menjadi bahan pembicaraan hangat di masyarakat. Pemerintah pun terpaksa turun tangan. Pasalnya lonjakan harga cabai telah memicu inflasi cukup tinggi, sehingga menjadi komoditi strategis yang perlu dikendalikan.
Bahkan saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), cabai menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi di Bukittinggi, Sumatera Barat. Sebagai tindak lanjut pemerintah lalu membuat rencana aksi untuk mengatasi gejolak harga cabai.
Kini di awal Pemerintahan Joko Widodo, harga cabai kembali membuat ‘pedas’ keuangan rumah tangga. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, naiknya harga cabai di pasar tradisional masih berada di kisaran yang wajar. Kenaikan harga cabai penyebabnya karena kekeringan di beberapa wilayah.
Namun, Amran berharap, naiknya harga cabai diharapkan akan mendorong produktivitas petani. Guna menjaga kestabilan harga, pemerintah sedang mengkaji tempat penyimpanan untuk mengamankan jumlah pasokan. Selain itu, tempat penyimpanan itu guna mengantisipasi anjloknya harga saat panen raya tiba.
Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura, Kementan, Hasanuddin Ibrahim meminta kepala daerah berperan aktif mengendalikan harga cabai. Salah satunya berkoordinasi dengan daerah lain yang mengalami surplus untuk menutup kekurangan persediaan cabai di daerahnya.
Kepala daerah sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) jangan hanya memonitor kenaikan harga cabai di daerahnya yang menyebabkan inflasi tinggi. Namun, mereka juga harus bisa memastikan ketersediaan cabai, sehingga komoditas ini tidak memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. “Kalau setiap walikota dan bupati pro aktif, maka datangkan cabai dari daerah lain agar harga tidak akan naik,” ujarnya.
Hasanuddin menjelaskan, kebijakan pemerintah telah menetapkan kewenangan swasembada dan pengendalian inflasi diserahkan ke daerah. Untuk itu, inisiatif dari pemerintah daerah merupakan hal penting dalam mengendalikan harga pangan, dalam hal ini cabai.
Contohnya di Sumatera Barat. Daerah tersebut mencatat produksi cabai merah besar sebanyak 2.700 ton/bulan. Sementara, kebutuhan warga di sana hanya sekitar 300 ribu ton/tahun. Dengan koordinasi yang baik antar daerah, kelebihan produksi itu sebenarnya bisa untuk menutupi kekurangan cabai di daerah lain, sehingga lonjakan harga dapat diredam. “Contoh lainnya di Kediri, cabai rawit surplusnya 2.600 ton dan harganya cuma Rp 24 ribu. Tapi di Jabar kenapa bisa mahal. Kenapa tidak diambil dari surplus cabai,” ujarnya.
Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
Menyikapi gejolak harga cabai yang rutin terjadi tiap akhir tahun, Hasanuddin mengatakan, pihaknya menyiapkan serangkaian solusi. Jawaban atas gejolak harga cabai dibagi dalam dua periode waktu, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek akan diintensifkan perdagangan antar pulau dan simulasi distribusi cabai.
Simulasi yang dimaksud itu adalah daerah yang surplus komoditas cabai memasok daerah yang kekurangan pasokan. “Simulasi ini akan melibatkan BUMD tiap daerah, Bulog dan Swasta,” katanya.
Adapun dalam jangka menengah, pemerintah akan menyediakan benih yang tahan hama dan penyakit, serta tahan terhadap hujan. Kegiatan lainnya adalah membantu petani dengan prasarana irigasi tetes dan pompa air, terutama untuk penanaman cabai di musim kemarau.
Solusi jangka menengah lainnya adalah mendorong pengembangan sentra produksi yang dekat dengan pasar. Untuk kegiatan ini harus dipimpin pemerintah daerah. “Dengan sentra produksi berdekatan dengan pasar, maka distribusi bisa lebih cepat dan cabai akan tetap segar sampai di konsumen. Biaya distribusi juga menjadi murah. Jadi swasembada di masing-masing kabupaten kota,” tuturnya.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah akan melakukan beberapa kegiatan. Di antaranya pengembangan kawasan cabai seluas 2.340 ha di 18 provinsi, 47 kabupaten. Pengembangan cabai dilakukan di sentra-sentra produksi baik cabai besar maupun cabai rawit. Untuk cabai rawit sendiri, banyak dikembangkan di daerah wilayah timur Indonesia.
Pengembangan kawasan tersebut dilaksanakan dengan kegiatan bantuan sarana dan prasarana produksi, sarana pascapanen, SL-PHT, SL-GAP/GHP. Selain itu, melalui pemasyarakatan benih cabai bermutu, registrasi lahan usaha, demplot percontohan, pendampingan terhadap provinsi-provinsi yang mendapat dana alokasi besar.
Hasanuddin mengatakan, Eselon I lain lingkup Kementan seperti Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Pengembangan Penyuluhan dan SDM Pertanian (PPSDMP), Badan Litbang juga turut mendukung dengan melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksinya. Ditjen PPHP memiliki tupoksi dukungan dalam fasilitasi gudang berpendingin dan alat pengolah di sentra produksi bawang merah. Selain itu fasilitasi alat pengolah dan akselerasi ekspor hasil pertanian di daerah sentra produksi cabai merah.
Sedangkan Badan PPSDMP memberikan dukungan pemberdayaan petani melalui pengawalan dan pendampingan di sentra produksi bawang merah, meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur di sentra produksi bawang merah. Juga, memberdayakan petani melalui pengawalan dan pendampingan, serta meningkatkan kompetensi aparatur di sentra produksi.
Sementara Badan Litbang pertanian ikut mendukung dengan kegiatan memproduksi benih inti dan benih sumber cabai, mendistribusikan benih sumber cabai, melakukan diseminasi benih sumber varietas unggul baru(off season).
“Pengembangan kawasan cabai juga didukung APBD I atau II. Selain itu, Bank Indonesia sebagai institusi pengendali inflasi turut mendukung dengan membantu membentuk cluster cabai dan bawang merah di beberapa provinsi,” ujarnya.
Selain pengembangan kawasan, fokus utama lainnya adalah peningkatan kapasitas petani dan pemanfaatan teknologi untuk pengawetan. Metode penggaraman dan pengasaman adalah teknologi yang paling memungkinkan diterapkan kepada petani. “Dengan metode ini cabai bisa tahan sampai dua tahun. Artinya, Industri rumah makan paling diuntungkan karena tidak perlu mengolah cabai dari awal,” katanya.
Untuk kegiatan aksi, pemerintah akan mengoptimalkan areal yang sudah ada, penguatan penangkar benih tahan hama dan penyakit, serta aplikasi teknologi ramah lingkungan satu unit per kecamatan. Sedangkan untuk wilayah pengembangan baru, pemerintah akan mengintroduksi budidaya ke wilayah-wilayah baru di dekat perkotaan (urban farming).
Salah satunya melalui optimasi pekarangan bersama organisasi perempuan terutama PKK. Kegiatan lainnya adalah memperkuat kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Fokusnya sebagian besar untuk cabai dalam pot, penguatan penangkar benih cabai dan sayur lainnya. Echa/Yul
Sumber : Tabloid Sinar Tani

favicon sertifikasi
BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN
Jl. Tangkuban Perahu 517,Kotak Pos 8413 Lembang 40391 - Jawa Barat - Indonesia.

Waktu Pelayanan

  • Senin s/d Kamis
    :.. 8.00 - 15.30 WIB
  • Istirahat
    : 12.00 - 13.00 WIB
  • Jumat
    :.. 8.00 - 15.30 WIB
  • Istirahat
    : 11.30 - 13.00 WIB
Connect With Us