Bawang merah 2Sejak Indonesia tergabung dan ikut menyepakati perjanjian World Trade Organization (WTO), maka sejak itu Indonesia memasuki perdagangan bebas. Tarif atas produk pertanian telah diturunkan secara gradual hingga 24% pada tahun 2005. Sedangkan menurut kesepakatanAsia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan Asian Free Trade Agreement (AFTA), Indonesia dijadwalkan untuk menghilangkan tarif produk pertanian hingga nol persen pada tahun 2020.

Bahkan lebih cepat dari itu perdagangan bebas ASEAN Economic Community (AEC) akan dilaksanakan akhir tahun 2015. Perjanjian dan kerjasama pasar global dan regional itu dapat mempermudah masuknya produk-produk impor ke dalam negeri. Itu berarti pasar domestik dapat dibanjiri oleh produk-produk impor yang harganya jauh lebih murah ketimbang produk pangan yang dihasilkan petani tanah air, karena semua produk dari negara yang tergabung dalam ACFTA dan AEC dibebaskan dari bea masuk dan tarif.
Untuk menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan mendukung pasar nasional dalam menghadapi globalisasi perdagangan tersebut serta tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan adanya perangkat hukum nasional di bidang standarisasi. Hal ini sesuai dengan perjanjian World Trade Organization (WTO), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, khususnya mengenai Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT) ditegaskan bahwa negara anggota dalam hal ini Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi, sehingga dikeluarkanlah peraturan pemerintah di bidang standarisasi.
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000, disebutkan bahwa standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Sedangkan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan standar mutu untuk komoditas bawang merah. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3159-1992) syarat mutu bawang merah seperti pada tabel berikut.

Karakteristik

Syarat

Pengujian

Mutu I

Mutu II

 

Kesamaan sifat varietas

Seragam

Seragam

Organoleptik

Ketuaan

Tua

Cukup tua

Organoleptik

Kekerasan

Keras

Cukup keras

Organoleptik

Diameter (Cm) minimal

1,7

1,3

SP-SMP-309-1981

Kekeringan

Kering simpan

Kering simpan

Organoleptik

Kerusakan, % (bobot/bobot) maksimal.

5

8

SP-SMP-310-1981

Busuk, % (bobot/bobot) maksimal

1

2

SP-SMP-311-1981

Kotoran, % (bobot/bobot) maksimal

Tidak ada

Tidak ada

SP-SMP-313-1981

Kadar air (%)

80 - 85

75 - 80

SP-SMP-313-1981

Jika standarisasi bawang merah seperti tersebut di atas dilaksanakan secara baik oleh pelaku usaha dan instansi pemerintah akan dapat melindungi masyarakat konsumen sekaligus dapat memberi perlindungan terhadap petani sebagai pelaku utama budidaya bawang merah. Hal ini dikarenakan produk bawang merah impor harus sesuai dengan syarat mutu yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Bila perlu syarat mutu tersebut selalu dilakukan perbaikan (revisi) kembali sesuai kemampuan budidaya petani atau ditambah dengan karakteristik lain sesuai keunggulan/daya saing yang dimiliki komoditas lokal seperti tingkat aroma, rasa dan warna yang dikandung oleh bawang merah lokal.
Standarisasi bawang merah juga dapat memotivasi pelaku utama untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga dapat bersaing untuk memenuhi pasar baik pasar dalam negeri maupun untuk ekspor dengan melakukan usaha tani bawang merah secara baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis norma budidaya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP).
Implementasi dari standarisasi bawang merah juga dapat menentukan harga jual yang menguntungkan bagi petani/pelaku utama dan menjadi bahan rujukan bagi pelaku usaha dalam penetapan harga pembelian sehingga harga komoditas bawang merah ditingkat lapangan diharapkan menjadi stabil. Semoga masyarakat konsumen dapat melakukan pengawasan bersama lembaga pemerintah terkait lainnya untuk melakukan pengawasan regulasi standarisasi bawang merah dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pertumbuhan ekonomi nasional di era perdagangan bebas ini.

Sumber : Tabloid Sinar Tani

favicon sertifikasi
BALAI PENELITIAN TANAMAN SAYURAN
Jl. Tangkuban Perahu 517,Kotak Pos 8413 Lembang 40391 - Jawa Barat - Indonesia.

Waktu Pelayanan

  • Senin s/d Kamis
    :.. 8.00 - 15.30 WIB
  • Istirahat
    : 12.00 - 13.00 WIB
  • Jumat
    :.. 8.00 - 15.30 WIB
  • Istirahat
    : 11.30 - 13.00 WIB
Connect With Us